Ponorogo Bertekat Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi
www.suryanenggala.id-Ponorogo. Ajakan Lisdyarita Wakil Bupati Ponorogo kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) di jajaran Pemkab Ponorogo dan seluruh masyarakat untuk menjauhi korupsi.
Sebab, dengan menjadi bersih dari korupsi, masyarakat akan sejahtera. Dari Pusdalops Covid-19 Kabupaten Ponorogo Lisdyarita usai mengikuti Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021 secara virtual yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di gedung KPK, Jakarta (Kamis 9/12/21) mengungkapkan “Saya berpesan kepada para ASN dan seluruh masyarakat, ayo kita bangun dan tetap semangat untuk membangun Ponorogo yang bersih. Karena dengan Ponorogo yang bersih Insya Allah masyarakat akan sejahtera,” ungkapnya.
Peringatan Hakordia kali ini mengambil tema “Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi”. Kegiatan juga diikuti seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, dan jajarannya se-Indonesia.
Lisdyarita mengingkan agar di Ponorogo semua hal tentang pengelolaan dan pembangunan di Ponorogo bisa dilaksanakan dengan keterbukaan atau transparan.
Ia merencanakan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menjamin transparansi tersebut.
Baca juga:
“Apa yang telah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, akan bisa dilihat oleh masyarakat secara digital. Nanti ada data-datanya di sana sehingga masyarakat bisa membuka dan melihat data-data tersebut,” Ucap Wabup Lisdyarita lagi.
Ketua KPK Firly Bahuri dalam sambutannya mengajak seluruh pejabat eksekutif dan yudikatif untuk bersama-sama memerangi korupsi, karena menurutnya korupsi adalah penghalang pembangunan di republik ini.
Melalui laman Sekretariat Presiden, Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan agar aparat penegak hukum tidak lekas berpuas diri dengan capaian saat ini.
“Aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini,” ucap Presiden.
Presiden menuturkan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain, termasuk terganggunya penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Presiden pun menyebutkan bahwa Indonesia masih membutuhkan kerja keras untuk dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi. (Wid)
