Ketua LBH HKTI Apriansyah: LBH HKTI Akan Mengadvokasi Tidak Hanya Para Aparat Desa, Tapi Juga Masyarakat Yang Tersangkut Masalah Hukum

Ketua LBH HKTI Apriansyah: LBH HKTI Akan Mengadvokasi Tidak Hanya Para Aparat Desa, Tapi Juga masyarakat Yang Tersangkut Masalah Hukum

www.suryanenggala.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) menjajaki kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LBH HKTI). Ini menjadi bagian penting, di mana dengan kerja sama ini, maka berbagai persoalan pemerintah desa dan warganya bisa dibantu diselesaikan oleh LBH HKTI.

“LBH HKTI akan mengadvokasi tidak hanya para aparat desa, tapi juga masyarakatnya bilamana tersangkut masalah hukum,” kata Apriansyah Ketua LBH HKTI, dikutip innews usai pertemuan di Kantor DPN HKTI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Tak hanya itu, LBH HKTI juga akan melakukan pembinaan hukum sehingga warga di desa bisa melek hukum dan mengerti agar tidak mudah dibodoh-bodohi oleh oknum yang berniat jahat. “Insyaallah, dengan kerja sama ini, maka warga di sesa bisa lebih tenang dalam menjalankan aktifitasnya karena ada back up yang kuat dari kami,” tutur Apriansyah lagi.

Dia mencontohkan, banyak warga desa yang menjadi korban dari mafia tanah. Ada dugaan terjadi kongkalikong antara oknum aparat desa dengan pihak-pihak yang ingin menguasai lahan di suatu tempat. Ini diperkuat dengan pelibatan oknum lembaga yang membidanginya. “Kami telah bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN yang saat ini tengah menyusun suatu sistem data yang sistematis dan terorganisir, sehingga akan mudah untuk melacaknya,” terangnya.

Saat ini juga, tambah Apriansyah, LBH HKTI secara aktif mendampingi para petani di berbagai daerah, di mana lahan miliknya menjadi bermasalah karena ulah oknum-oknum nakal. “Intinya, kami komitmen membantu Apdesi sehingga langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan hukum yang semestinya,” tukas pria yang dikenal low profile ini lagi.

Tak hanya itu LBH HKTI juga coba menjembatani dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait perlunya sosialisasi produk-produk hukum agar semakin dipahami. “Kami juga sedia menerima pengaduan dari masyarakat bilamana ditemukan masalah-masalah di lapangan yang mungkin sulit diurai. Pasti kami bantu mengkomunikasi dan menjembatani dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

Pertemuan DPP Apdesi dengan DPN HKTI hari ini membahas berbagai seputar kondisi masyarakat di pedesaan dengan segala dinamika masalahnya. Acara yang diinisiasi oleh Nur Fuad Ketua LBH HKTI Tangerang juga hadiri juga oleh Sekretaris Jenderal HKTI Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Muh. Asri Anas, Muhamad Kadafi (Wakil Ketua LBH HKTI), dan pihak-pihak lainnya. 

(Tk/red)