Dukung Penilaian Adipura 2026, Pemkab Madiun Gelar Rakor dan Evaluasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi

oleh -188 Dilihat
Foto Pras: Bupati Madiun Hari Wuryanto Hadiri Langsung Rapat Kordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Persampahan, Selasa, (13/10/2026)

Dukung Penilaian Adipura 2026, Pemkab Madiun Gelar Rakor dan Evaluasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi

www.suryanenggala.id | CARUBAN — Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Persampahan Hulu-Hilir Terintegrasi dan Berkelanjutan di Rumah Makan Taliroso (Lantai 2 RM Taliroso), Kota Baru Caruban, Selasa (13/10/2026).

Agenda strategis ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus memantapkan kesiapan Kabupaten Madiun menghadapi penilaian penghargaan Adipura Tahun 2026.

Acara yang dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto,Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Madiun , jajaran Perangkat Daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal (Kemenag), pimpinan BUMD (Bank Jatim Cabang Caruban dan RSUD), Camat, Lurah, Kepala Desa, pimpinan Pondok Pesantren, pengelola TPS3R, TPST, Bank Sampah (Induk & Unit), akademisi, media, hingga komunitas pegiat lingkungan dan paguyuban PKL/parkir.

Dalam laporan resminya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, M. Zahrowi, menegaskan pentingnya mengikis paradigma konvensional “Kumpul – Angkut – Buang – Bakar” yang terbukti memicu masalah lingkungan dan membebani TPA Kaliabu.

“Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan fasilitas pengelolaan sampah, dan membangun ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan sampah yang sampai ke TPA benar-benar hanya berupa residu akhir,” ujar Zahrowi.

Zahrowi menjelaskan bahwa pengelolaan sampah terintegrasi ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 (Misi 2: “Bersahaja di Lingkungan Hidup”), serta mengacu pada UU No. 18/2008, UU No. 32/2009, dan PP No. 81/2012.

Setelah pada tahun 2025 meraih predikat Kabupaten Menuju Bersih peringkat ke-14 Nasional dengan nilai 66,89, Pemkab Madiun pada tahun 2026 membidik target meraih predikat Adipura, atau bahkan Adipura Kencana.

Tiga Pilar Pengelolaan dan Akselerasi Sistem One Day Service
Guna menekan timbulan sampah baru, DLH menetapkan penguatan tata kelola di tiga pilar:

Hulu: Pemilahan mandiri sampah organik dan anorganik dari sumbernya (rumah tangga, industri, sekolah, ponpes, faskes, dan area publik), serta larangan keras pencampuran limbah B3/medis.

Tengah: Optimalisasi peran TPS3R, TPST, dan Bank Sampah dengan menerapkan operasional One Day Service (layanan satu hari selesai) guna menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Hilir: Mewujudkan zero waste dan zero emission di TPA Kaliabu.

Selain itu, Pemkab Madiun menguatkan pengawasan daerah rawan buang sampah liar melalui kerja sama CSR untuk pemasangan CCTV. Bahkan, pemerintah menyiapkan skema insentif bagi masyarakat yang mendokumentasikan dan membuktikan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.

Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menekankan bahwa masalah kebersihan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat melalui pendekatan unsur Pentahelix.

“Untuk mencapai target Adipura, seluruh komponen masyarakat, kepala desa, camat, kepala OPD, hingga penggiat sampah harus memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan penyelesaian sampah,” tegas Hari Wuryanto.

Bupati juga menginstruksikan pengoptimalan kembali aksi kebersihan rutin seperti Program “Slamat Asri” yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Terkait sarana prasarana pengolahan sampah (seperti TPS3R) yang belum merata, Pemkab Madiun berjanji melengkapinya secara bertahap berdasarkan skala prioritas anggaran.

Sebagai langkah penegakan disiplin, selain sosialisasi dan edukasi, Pemkab Madiun tidak segan memberlakukan sanksi sosial bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

“Bagi masyarakat yang masih melanggar, akan diberikan sanksi sosial, seperti menampilkan rekaman video pelanggaran mereka di videotron Alun-Alun agar memberikan efek jera,” pungkas Bupati.

( Pras )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *