Cegah Konflik Antarperguruan, Pemkab Madiun Dorong Pencak Silat Jadi Industri Ekonomi Daerah
www.suryanenggala.id -Madiun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus memantapkan komitmen menciptakan iklim daerah yang kondusif sekaligus mengoptimalkan potensi budaya lokal. Hal ini ditegaskan dalam acara Sarasehan Implementasi Budaya Damai “Kampung Pesilat” yang digelar di Pendopo Kantor Camat Balerejo, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi ini bertujuan meminimalisir gesekan antarperguruan silat, sekaligus menyelaraskan langkah mewujudkan visi visi “Madiun Bersahaja”.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam arahannya menekankan bahwa pencak silat di Kabupaten Madiun tidak boleh lagi hanya dipandang sebatas seni bela diri atau olahraga, melainkan harus diarahkan menjadi industri kreatif yang menggerakkan perekonomian daerah.
“Potensi ekonomi dari pencak silat sangat besar, mulai dari sektor UMKM seragam dan peralatan silat, kuliner, jasa transportasi, hingga peluang industri kreatif seperti pembuatan film kolosal budaya,” ujar Hari.
Hari menambahkan, kondusivitas wilayah merupakan syarat mutlak untuk menarik investor dan wisatawan. Pemkab Madiun pun telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
Payung Hukum: Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) No. 48 Tahun 2025 tentang Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia.
Wadah Komunikasi: Pembentukan Forum Kerukunan Pesilat dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang menggelar pertemuan rutin berkala.
Infrastruktur & Promosi: Rencana pembangunan Monumen Delta Kampung Pesilat di selatan Alun-alun pada 2027, serta produksi film pencak silat yang ditargetkan rampung tahun depan.
Baca Juga :
- Suyudi Ario Seto Resmi Kantongi Restu DPR, Siap Gantikan Listyo Sigit
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi mengungkapkan fakta bahwa sekitar 50 hingga 70 persen penduduk Madiun atau sekitar 422 ribu dari total 739 ribu jiwa merupakan anggota perguruan pencak silat.
“Dengan populasi pesilat yang sangat masif, kerukunan adalah kunci utama. Tanpa suasana guyub rukun, kondusivitas daerah dan pembangunan tidak akan bisa tercapai,” tegas Purnomo.
Menurut Purnomo Hadi, ada empat komponen utama untuk menjaga kondusivitas daerah, yaitu penegakan hukum dan keamanan (TNI-Polri serta Siskamling), tata kelola pemerintahan yang adil, peran tokoh masyarakat/sosial budaya, serta penguatan ekonomi dan infrastruktur.
Sementara itu, Camat Balerejo Suci Wuryani menyampaikan bahwa sarasehan yang dibiayai APBD Kecamatan Balerejo ini diikuti sekitar 130 peserta, terdiri dari unsur Muspika, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pengurus 9 perguruan silat yang ada di wilayah Balerejo.
“Melalui sarasehan dan pembentukan Paguyuban Kampung Pesilat di tingkat desa hingga kecamatan, kita ingin menanggalkan ego sektoral dan mengutamakan nilai Pancasila di atas keberagaman perguruan. Kita optimalkan potensi besar ini untuk pariwisata budaya dan penguatan ekonomi lokal,” pungkas Suci.
( Pras )
Response (1)