BUMD Jatim Krisis Deviden: Badko HMI Jatim Sarankan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timiur Pensiun Dini
www.suryanenggala.id – Surabaya. Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD oleh DPRD Provinsi Jawa Timur kembali membuka tabir persoalan laten dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur. Minimnya kontribusi deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan BUMD masih jauh dari kata optimal.
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur melalui Ketua Bidang Pemerintahan dan Kemitraan BUMD, Satria Tauhid Arsiza, menyampaikan kritik keras terhadap Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur, Dr. MHD Aftabuddin Rijaluzzaman.
Dalam pernyataannya, Satria menegaskan bahwa lemahnya kontribusi BUMD terhadap PAD bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam mengelola sektor strategis daerah.
“Ini bukan lagi soal evaluasi biasa. Ini soal tanggung jawab publik. Ketika BUMD tidak mampu memberikan deviden yang signifikan, sementara potensi ekonomi Jawa Timur sangat besar, maka ada yang salah dalam tata kelola dan arah kebijakan,” tegasnya.
Ia menilai bahwa Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur tidak menunjukkan kapasitas yang memadai dalam mendorong kinerja BUMD. Oleh karena itu, BADKO HMI Jatim secara tegas meminta agar yang bersangkutan mundur dari jabatannya jika tidak mampu melakukan pembenahan secara serius.
“Jangan jadikan jabatan sebagai tempat bertahan, tetapi kosong dari capaian. Jika tidak mampu mengurus dan mengoptimalkan BUMD, maka mundur adalah sikap paling terhormat. Jangan biarkan BUMD terus menjadi beban daerah,” lanjutnya dengan nada tegas.
Baca Juga :
BADKO HMI Jatim juga menyoroti bahwa keberadaan Pansus BUMD harus menjadi momentum pembongkaran menyeluruh terhadap persoalan yang selama ini terkesan dibiarkan. Mulai dari lemahnya pengawasan, tidak profesionalnya manajemen, hingga dugaan praktik yang tidak transparan.
“Pansus tidak boleh sekadar formalitas politik. Harus ada keberanian untuk mengungkap, mengevaluasi, dan merekomendasikan langkah konkret. Jika tidak, maka publik akan semakin kehilangan kepercayaan,” tambah Satria.
Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi lokomotif ekonomi daerah yang mampu menyumbang PAD secara signifikan. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya—kontribusi deviden stagnan dan cenderung minim, yang pada akhirnya merugikan masyarakat Jawa Timur secara luas.
BADKO HMI Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan reformasi total terhadap pengelolaan BUMD, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang bertanggung jawab dan mendukung penuh apa yang direkomendasikan oleh pansus DPRD provinsi jawa timur untuk segera ditindaklanjuti.
“Sudah saatnya ada langkah tegas, bukan sekadar wacana. Jika tidak ada perubahan, maka kami akan terus mengawal dan mengkonsolidasikan gerakan untuk memastikan ada pertanggungjawaban yang jelas,” pungkasnya.
Satria Tauhid Arsiza (Ketua Bidang Pemerintahan dan Kemitraan BUMD BADKO HMI JATIM 2024-2026)
