Perkuat Garda Terdepan Sosial, Pemkab Madiun Gelar Pembinaan Pilar-Pilar Sosial dan Penyaluran Bantuan Permakanan
www.suryanenggala.id – Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial dan Penyerahan Bantuan Permakanan bagi masyarakat rentan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha, Selasa (3/3/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Pj Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta para Camat se-Kabupaten Madiun.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unsur pilar sosial yang tersebar di wilayah Kabupaten Madiun. Adapun rincian peserta yang hadir meliputi:
Pendamping PKH: 81 orang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 15 orang
Taruna Siaga Bencana (Tagana): 54 orang
Pelopor Perdamaian (Pordam): 8 orang
Pendamping Rehabilitasi Sosial (Resos): 6 orang
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM): 40 orang
Karang Taruna Kabupaten Madiun: 25 orang
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) : 52 orang
Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS): 22 lembaga
“Tujuan utamanya adalah memperkuat koordinasi dan menyatukan visi antara pilar sosial dengan pemerintah daerah. Kami ingin meningkatkan profesionalisme serta integritas mereka dalam mendampingi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),” ujar Supriyadi.
Baca Juga :
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam arahannya menekankan pentingnya validasi data. Ia menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Madiun yang saat ini masih berada di atas rata-rata provinsi sebagai tantangan besar yang harus diselesaikan bersama.
“Pilar sosial adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya minta verifikasi dan validasi (verpal) data dilakukan dengan jujur. Jangan sampai ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti penerima yang ternyata memiliki kendaraan NMAX atau Mio. Berikan edukasi kepada warga yang sudah mampu bahwa hak mereka harus dialihkan kepada yang lebih berhak,” tegas Bupati.
Pihaknya juga berpesan agar pilar sosial bekerja dengan prinsip “Profesional namun Humanis”—tegas dalam menjalankan aturan, namun tetap lembut dan penuh empati dalam pendekatan kepada masyarakat.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, memberikan peringatan keras mengenai integritas data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, membiarkan data yang salah adalah sebuah “dosa administratif” yang memiliki pertanggungjawaban moral hingga di akhirat.
“Update data harus riil. Jangan ada warga yang berhak tapi terlewat, dan jangan ada yang tidak berhak tapi malah menerima. Kesalahan data yang disengaja adalah bentuk kezaliman,” ujar Wabup Purnomo Hadi.
Ia juga mengajak seluruh relawan untuk memegang teguh prinsip khoirunnas anfa’uhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain). “Kita semua setara dalam pengabdian. Mari bekerja dengan hati nurani dan berani menyuarakan fakta lapangan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun,” imbuhnya.
Melalui pembinaan ini, Pemkab Madiun berharap terbangun sinergi yang lebih solid untuk mewujudkan satu visi pembangunan sosial. Keberhasilan program kesejahteraan bukan hanya milik pemerintah, melainkan hasil dedikasi tulus dari seluruh pilar sosial yang bergerak di desa maupun kecamatan.
(Pras)
