Cegah “Program Siluman”, Rudi Triswahono Tekankan Sinkronisasi SIPD dan Mitigasi Bencana Anggaran Desa
www.suryanenggala.id – Madiun. Anggota DPRD Kabupaten Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudi Triswahono, menggelar Reses Masa Persidangan Ke-2 Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Kecamatan Mejayan, Rabu (14/1/2026). Dalam agenda tersebut, Rudi menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan guna menutup celah munculnya “program siluman” yang tidak terencana.
Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, Camat Mejayan, jajaran staf kecamatan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Mejayan.
Strategi Hadapi “Bencana Anggaran”
Dalam sesi dialog, Rudi Triswahono mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan desa saat ini. Ia menyebut penurunan signifikan pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai kondisi “bencana anggaran” yang memerlukan mitigasi segera.
“Kawan-kawan Kepala Desa berharap dalam situasi sulit ini mereka tetap dipandang eksis oleh masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Solusinya, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari DPRD harus ditambah agar jangkauan pembangunan di daerah pemilihan (dapil) bisa lebih luas,” ujar Rudi.
Baca Juga :
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk tetap kreatif dalam menyiasati keterbatasan anggaran, salah satunya dengan menerapkan skema pembangunan tahun jamak (multiyears).
Sinkronisasi SIPD dan Penguatan Administrasi
Untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi, Rudi meminta pemerintah desa menyerahkan notulen hasil Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) kepada Fraksi PDI Perjuangan. Langkah ini bertujuan agar program yang tidak tercover anggaran desa dapat diambil alih melalui BKK DPRD.
“Kita harus memadukan standar operasional pembangunan desa dengan arahan KPK serta sinkronisasi di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Ini penting untuk menjaga standarisasi harga dan tertib administrasi guna menghindari celah hukum yang dapat merugikan perangkat desa,” tegasnya.
Perhatian untuk Kelurahan
Selain masalah desa, Rudi juga menanggapi keluhan dari pihak kelurahan terkait ketiadaan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Masalah ini menjadi catatan penting yang akan dibawa ke tingkat legislatif.
“Tadi kelurahan menyampaikan kendala ketiadaan BTT saat terjadi bencana. Ini akan menjadi usulan resmi kami di Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk segera dibereskan,” tutup Rudi.
(Pras)
