Selektif Dalam Membentuk UPTD Baru, Pemkot Cimahi Gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017

oleh
Selektif Dalam Membentuk UPTD Baru, Pemkot Cimahi Gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
Penjabat Wali Kota Cimahi Dicky Saromi Saat Memberikan Sambutan Pada Kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

Selektif Dalam Membentuk UPTD Baru, Pemkot Cimahi Gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017

www.suryanenggala.id – Cimahi. Pemkot Cimahi melalui Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi mengadakan sosialisasi Permendagri No. 12 tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bertempat di Hotel Cinnamon Boutique Syariah, Bandung, Rabu (10/07/2024).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut Ima Nurmaidah, S.Si,. MHRM Analis Kebijakan Ahli Muda dan Gilang Ramadan, S.Sos., M.Si. Analis Sdma Ahli Muda keduanya dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat.

Kepala Disbudparpora Kota Cimahi Achmad Nuriana yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Cimahi dalam sambutannya saat membuka acara sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa pembentukan UPTD bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. UPTD akan berperan penting dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. semua ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan berkualitas kepada seluruh masyarakat.

“Jangan dikarenakan adanya kekurangan pegawai dan dampak dari penyederhanaan birokrasi membuat perangkat daerah mengajukan pembentukan UPTD. Pembentukan UPTD perlu dilakukan dikarenakan beban kerja pada perangkat daerah diukur terlalu berat, sehingga secara teknis tugas dan fungsi yang semula ada di dinas akan berpindah ke UPTD. Dinas berfungsi sebagai regulator dan UPTD sebagai operator,” tandasnya.

Menurut Achmad ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan UPTD, yaitu 1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas/badan daerah. 2) harus memperhatikan keserasian hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, 3) tidak boleh menambah beban keuangan daerah, 4) pembentukan UPTD harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Sementara itu Penjabat (Pj.) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi yang menyempatkan hadir pada acara tersebut menyampaikan saat ini dirinya banyak menerima usulan dari OPD untuk dibentuknya UPTD baru diantaranya, UPTD Perlindungan Anak, UPTD Pengelola MPP, UPTD Pengelolaan aset, UPTD Pariwisata, dan UPTD Sarana dan prasarana olahraga. Berkaitan dengan hal tersebut Dicky menjelaskan bahwa kita perlu selektif dalam Pembentukan UPTD baru. Pembentukan UPTD diperlukan karena 1) Span Of Control atau Rentang Kendali pelayanan agar lebih efektif, 2). Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih baik. 3) Karena fungsinya lebih besar bersifat teknis operasional sehingga tidak tepat jika dilaksanakan oleh setingkat bidang diperangkat daerah yang juga melaksanakan fungsi perumusan kebijakan.

Selektif Dalam Membentuk UPTD Baru, Pemkot Cimahi Gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
Suasana Kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

“Saya sangat mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup, dibanding membuat UPTD baru tetapi lebih memilih untuk menambah fungsi pada UPTD yang sudah ada, sehingga tidak membebani anggaran daerah bahkan saat ini sedang berproses menunju penerapan sistem pengelolaan keuangannya sebagai BLUD sehingga lebih transparan, akuntabel dan mandiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dicky mengingatkan kepada UPTD yang telah terbentuk untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya , bukannya dibentuk lalu tidak berkontribusi terhadap pencapaian misi dan visi Kota Cimahi bahkan menjadi beban keuangan daerah, dan kepala OPD hendaknya dapat melakukan evaluasi internal UPTD yang ada pada perangkat daerahnya masing-masing baik aspek SDM maupun aspek kinerja organisasinya sesuai dengan tujuan pembentukan uptd tersebut yang seharusnya semakin hari semakin meningkat performanya yang tergambar dalam pelaksanaan program dan kegiatannya yang semakin baik dan berkontribusi kepada peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

Selektif Dalam Membentuk UPTD Baru, Pemkot Cimahi Gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
Foto Bersama Disela-sela Kegiatan Sosialisasi.

“Saya minta kepada Kepala bagian organisasi dan Asisten terkait agar untuk UPTD yang menjadi prioritas dibentuk tahun 2024 segera diselesaikan prosesnya dengan tetap berkoordinasi dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, dan untuk UPTD yang berkinerja baik segera dipersiapkan untuk penerapan pola pengelolaan BLUD sehingga lebih mandiri dan tidak membebani APBD, bahkan jika memungkinkan dapat berkontribusi pada APBD Karena ada keleluasaan pengelolaan keuangan ketika menjadi BLUD,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi Siti Fatonah dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dengan tujuan : 1) menyampaikan informasi terkait pedoman pembentukan dan klasifikasi UPTD, 2) memberikan pemahaman kepada perangkat daerah bahwa UPTD dapat dibentuk jika memenuhi kriteria dan indikator yang telah ditetapkan serta didukung dengan data informasi yang akurat, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Sumber : Humas Kota Cimahi)

(DN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *