Penjelasan Perkara Hukum Dan Perlindungan Masyarakat Oleh Tipikor Polres Madiun

oleh
Foto : Wid / Suryanenggala

Penjelasan Perkara Hukum Dan Perlindungan Masyarakat Oleh Tipikor Polres Madiun

www.suryanenggala.id -Madiun. Diawali sambutan Camat Dolopo Heri Fajar Nugroho, S. Sos. mengucapkan terima kasih kepada Polres Madiun yang telah melaksanakan sosialisasi dan pemantapan hukum dan perlindungan masyarakat di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Kamis, 04/04/24.

Sosialisasi ini di ikuti oleh Seluruh Kepala Desa Se – Kecamatan Dolopo, Seluruh Ketua BPD , Perangkat Desa, dan Pihak-pihak tertentu.

Penjelasan Perkara Hukum Dan Perlindungan Masyarakat Oleh Tipikor Polres Madiun
Peserta sosialisasi serius mendengarkan penjelasan perkara hukum yang sedang di tangani unit Tipikor Polres Madiun

“Polres Madiun adalah Polres yang hebat karena telah menjaga Masyarakat khususnya Kecamatan Dolopo dengan baik,”Ucap Heri Fajar.

Kapolres Madiun AKBP. Muhammad Ridwan melalui Unit Tipikor mengirimkan 3 pemateri, pertama Aris tri Wibowo, SH. MH. Disampaikan Aris, “Dihimbau Kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Dolopo untuk taat hukum baik tau atau tidak bahwa hukum bersifat mengikat,” Kata Aris.

“Contoh kasus misalnya memproduksi sabun. Permasalahan ini terlihat sepele namun produk tersebut bila di unggah di medsos tanpa ijin yang jelas. Hal ini bisa terjerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen,”Jelas Aris.

Unit Sat Reskrim Polres Madiun saat ini sedang menangani dua kasus. Pertama kasus atau perkara dana BKK yang bersumber dari provinsi yang ada di luar Kecamatan Dolopo.

Dalam penanganan Tipikor  Polres Madiun ditemukan kecurangan pelaksanaannya. Polres mendatangkan Tim ahli dari ITN Malang.

Kasus kedua adalah permasalahan BPHTB yaitu kewajiban bagi penjual dan pembeli dalam membayar biaya pajak kepada daerah.

“Ada dugaan penyimpangan satu miliar untuk BPHTB dan ini sedang didalami oleh Tipikor Polres Madiun,” Jelas Aris lagi.

Polres Madiun juga mendalami pencairan dana Pemerintah yaitu dana KUR. Ternyata setelah diselidiki ada dugaan pinjaman pribadi namun dikemas dalam kelompok. Pinjaman tanpa jaminan ini diduga di manipulasi. Pencairan ini tidak luput dari Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditandatangani kepala desa.

Pemateri ke Dua  Herman, SH. MH. menjelaskan, “Dalam pelaksanaan pembangunan di desa wajib ada pengawasan dan dalam pengelolaan keuangan Desa harus Sinergi. Artinya Sinergi untuk kebaikan dalam melaksanakan hak sesuai aturan yang ada. Jangan sinergi dalam penyimpangan,” Ucap Herman.

Pemateri ketiga yaitu Kanit Yoyok Suroyo, E A S, SH.
Di sini saya hanya nambahi pertama saya tekankan bentuk harmonisasi identitas internal. Harus terbentuk sifat sinergitas antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa Baik itu dengan BPD atau lembaga lain, baik itu dengan lembaga masyarakat desa maupun dengan tokoh masyarakat yang ada di desa.

Karena terjadinya konflik biasanya muncul dari internal. Maka dari itu sangan penting menjaga keakraban antara Kepala Desa dan Perangkatnya.

Bahwa harus diperhatikan pula perhatikan sebagai perangkat, hormati pimpinanmu hormati atasanmu hormati Kepala Desamu.

“Aturan Restoratif Justice Yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Yang diawali dari penyidikan di kepolisian. Syarat penyelesaian restorative Justice itu syarat materiil dan syarat formal. Antara lain Tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Kedua bahwa permasalahan itu tidak menimbulkan konflik sosial. Dan masih ada syarat-syarat lain yang harus di penuhi,” Pungkas Yoyok.

(Wid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *