Surya Nenggala

300 Pemimpin Serikat Bersatu Dalam Wadah Yang Sama, “Partai Buruh” Hadir Untuk Kesejahteraan Buruh

300 Pemimpin Serikat Bersatu Dalam Wadah Yang Sama, “Partai Buruh” Hadir Untuk Kesejahteraan Buruh

www.suryanenggala.id. Sidoarjo – Partai Buruh menggelar rapat akbar dengan seluruh Pimpinan Serikat Buruh di tingkat Provinsi Jawa Timur dan di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Rapat Akbar yang dilaksanakan di Sidoarjo ini akan dihadiri 300 pimpinan serikat buruh, baik pimpinan konfederasi atau pun pimpinan federasi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Terlihat Salah satunya adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kab.Banyuwangi sebagai perwakilan Banyuwangi turut serta menghadiri acara tersebut. Dalam pertemuan tersebut Siti NJ selaku sekertaris DPC.K.SBSI Banyuwangi mengatakan,bahwa dirinya merasa terpanggil untuk mengikuti serangkai acara rapat akbar yang di gelar di Hotel Neo, Waru-Sidoarjo,Surabaya tersebut.

“Saya selaku sekertaris DPC.K.SBSI Banyuwangi mewakili Ketua saya yang kebetulan berhalangan hadir, merasa seperti terpanggil untuk ikut serta dalam acara yang luar biasa ini,apalagi tujuannya untuk kesejahteraan kaum buruh ya,jadi kami sangat sepakat akan adanya wadah yang bisa merangkul para pimpinan Serikat,baik itu konfederasi ataupun federasi” jelas Siti.

Tidak hanya itu Rapat Akbar Persatuan Buruh ini dihadiri langsung Presiden Partai Buruh Ir. Said Iqbal, ME. bertujuan untuk menyatukan kekuatan kaum buruh guna perjuangan kedepan. Setidaknya ada 6 (enam) isu yang harus diperjuangkan, 3 (tiga) isu nasiol dan 3 (tiga) isu lokal Jawa Timur.

baca juga:

Untuk 3 (tiga) isu nasional yaitu: penolakan terhadap isi PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penolakan terhadap RUU Kesehatan dan mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tanggah.

Kemudian untuk 3 (tiga) isu lokal yaitu: menagih janji Gubernur dan DPRD Jawa Timur untuk membahas dan mengesahkan Perda tentang Sistem Jaminan Pesangon, mengalokasikan anggaran dari APBD Jatim untuk iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin, serta mendesak Gubernur Jawa Timur untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang UMK Tahun 2023 agar dinaikkan sebesar 13%.

Di tempat terpisah dalam wawancaranya, Ketua EXCO Partai Buruh Provinsi Jawa Timur, Jazuli, S.H mengatakan,Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda Persatuan Buruh yang diselenggarakan di Jakarta pada (26/1/23) lalu. Dimana saat itu, pertemuan dihadiri pimpinan serikat buruh dari 6 konfederasi, 60 federasi tingkat nasional, serta Serikat Petani Indonesia.

“Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk menyatukan kekuatan kaum buruh guna perjuangan kedepan. Setidaknya ada 6 (enam) isu yang harus diperjuangankan, 3 (tiga) isu nasional dan 3 (tiga) isu lokal Jawa Timur,” terang Jazuli.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Ir. Said Iqbal, ME menambahkan, persatuan buruh ini sebuah alat dimana untuk startegi pemenangan partai buruh. Selain persatuan buruh, juga sudah dibentuk posko oranye.

“Selain persatuan buruh, posko oranye. Kami juga mempunyai strategi salam satu pintu (sasatu), jadi kader-kader partai tidak mempunyai uang ini partai bukan daulat uang, dinasti, tuan, dan ini partai bukan dimiliki oleh sekelompok kecil orang. Ini partai benar-benar partai gerakan,” jelas Said.

Perlu diketahui, kaum buruh menyadari perjuangan akan lebih mudah jika buruh memiliki kekuasaan politik. Oleh sebab itu kaum buruh berkomitmen akan turut memenangkan Partai Buruh pada pemilu tahun 2024 mendatang.

Abdullah selaku pendiri partai buruh berharap, dengan lahirnya partai kita bisa menempatkan di executive dan legislatif dengan demikian status Pengawai Negeri Sipil (PNS) mudah-mudahan berubah. tutupnya.
Kaum buruh menyadari perjuangan akan lebih mudah jika buruh memiliki kekuasaan politik. Oleh sebab itu kaum buruh berkomitmen akan turut memenangkan Partai Buruh pada pemilu tahun 2024 mendatang.

Untuk itu forum ini juga menyerukan organisasi serikat buruh di Jawa Timur untuk membantu secara sukarela pemenangan Partai Buruh dalam Pemilu 14 Februari 2024. Di mana Partai Buruh bukan partai dinasti maupun partai ‘cukong’ atau ‘bohir’. Sehingga semua hal, termasuk pendanaan kegiatan partai dilakukan dengan cara patungan atau gotong royong dari kaum buruh.

(St)

Exit mobile version