www.suryanenggala.id. BANYUWANGI – Kekisruhan di Desa Gendoh, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi dikarenakan persoalan jabatan Kepala Dusun Genitri yang kosong.
Pasalnya berawal dari kesepakatan bersama Dicky Setyawan sebagai Plt. Kepala Dusun Genitri, guna mendukung kinerja pemerintah desa tetap lancar keinginan warga masyarakat Dusun Genitri ingin Dicky Setyawan untuk dapat di kukuhkan posisinya sebagai Kepala Dusun definitif dan warga tak ingin di adakan penjaringan dan penyaringan Kepala Dusun yang baru. Namun hal itu tak sejalan dengan langkah kepala Desa Gendoh,Banyuwangi.
Sebagai bentuk protes warga, aksi demo warga pun terjadi di halaman balai desa Gendoh menuntut Plt. Kepala Dusun di kukuhkan menjadi Kepala Dusun definitif, bukan proses penjaringan dan penyaringan seperti yang di lakukan Kepala Desa.
Aksi damai Warga Dusun Genitri itupun di warnai perang mulut dan hampir terjadi ricuh. Warga menganggap Kepala Desa plin-plan.
Aksi demo pun kian memanas di kawal ketat oleh jajaran Polsek Sempu dan Koramil Sempu. Hingga Kapolsek Sempu, AKP. Karyadi, SH menghimbau agar warga tetap baik menyampaikan hak nya, dan tetap menjaga kondusifitas.
Kepada Liputan Terkini, Wahono Wibisono, salah satu Tomas Gendoh menyampaikan, “Gelaran aksi demo tersebut buntut dari adanya dugaan politik uang yang di lakukan oleh pemdes gendoh atas proses penetapan Kepala Dusun Genitri oleh Kades, namun kok tiba – tiba ada wacana pemilihan Kepala Dusun Genitri dengan melalui penjaringan dan penyaringan. Maka wajar jika warga menilai Kades plin-plan”, ujar Wahono.
baca juga:
Sementara Kepala Desa Gendoh, Didik Darmadi, SE saat di konfirmasi awak media mengatakan bahwa “Proses penjaringan kepala dusun akan tetap di laksanakan, karna Plt. Kepala Dusun Genitri, Diky Bisono masih kami butuhkan di desa,” kata kades.
Saya telah kordinasi dengan pihak BPD pada waktu itu, dan telah melaksanakan sosialisasi tahapan penjaringan perangkat kepala dusun di kalangan warga setempat.
Sebenarnya proses tahapan tersebut telah di sosialisasikan, bahkan tokoh dan warga yang menghendaki adanya perekrutan secara penjaringan. Secara fakta memang ada 2 kubu di Dusun Genitri itu sendiri, jika memang ada unsur-unsur kecurangan seperti yang di sampaikan warga, semua tidak akan berpengaruh, karna ini baru proses dan sosialisasi kepada warga setempat,” terangnya.
”Penjaringan tetap kami laksanakan dengan pengawasan pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan tersebut, semua akan digelar secara terbuka dan tidak akan ada biaya bagi para calon Kadus, karna anggaran telah di koordinasikan bersumber dari Anggaran Dana Desa ( ADD) kurang lebih sebesar di angka 12 juta,” jelasnya.
Sementara, Joko Haryanto, salah satu tokoh muda, warga Dusun Genitri, menyampaikan “Kami tetap ingin Plt. Kepala Dusun yang sekarang di kukuhkan menjadi Kepala Dusun definitif, dan kami menolak penjaringan. Jika tetap memaksakan, kami sepakat akan boikot segala kebijakan dari pemdes Gendoh di Dusun Genitri dan akan gelar demo lebih besar lagi”, kata Joko.
Di tempat terpisah, Yoppy Bayu Irawan, Camat Sempu membenarkan adanya sesi penjaringan dan penyaringan calon Kepala Dusun, hal itu merupakan tahapan untuk melihat kompetensi Calon Kasun, terang Camat.
Sudah menjadi ketentuan untuk mengikuti aturan yang ada. Sedangkan untuk kebijakan, tidak seharusnya melangkahi aturan yang telah di tetapkan dan terikat oleh undang-undang, pungkasnya.
(St)