Bupati Ikfina Buka Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak dan PAW
www.suryanenggala.id – Kabupaten Mojokerto. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka secara resmi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa bagi 41 kepala desa terpilih hasil pilkades serentak tahun 2022 dan 10 Kepala Desa hasil pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) dari tahun 2020-2022. Pembinaan dan pembekalan bagi kepala desa baru itu untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlayani dengan tepat dan cepat.
Pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa itu digelar selama 3 hari di Grand Whiz Hotel, Trawas Mojokerto. Pembinaan bagi kepala desa itu dihadiri Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Didik Chusnul Yakin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Yudha Akbar Prabowo, Camat Se-Kabupaten Mojokerto, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Agus Suprayitno.
Pembukaan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi kepala desa itu ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Mojokerto didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Dinas DPMD kepada perwakilan peserta.
Bupati Ikfina mengatakan, semua desa untuk menyusun program pembangunan harus sesuai skala prioritas dan visi-misi yang ia canangkan. Seperti yang telah dilaksanakan pemerintahan Daerah yaitu membuat rencana pembangunan mulai dari jangka pendek untuk setiap tahunnya, rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun dan rencana jangka panjang yang dibuat untuk 25 tahun.
Pemerintah Daerah juga dituntut untuk membuat rencana kerja setiap tahunnya berdasarkan capaian dari tahun sebelumnya. Seperti di tahun 2022 ini Pemerintah Daerah sudah harus memperkirakan dan sudah tertulis. Sehingga kinerja selama satu tahun, itu bisa dicek dari asumsi perkiraan yang sudah dihitung dan ditulis dalam RPJMD dan itu sudah ditulis setiap tahun.
“Jadi harapannya nanti, di tingkat desa pun juga melakukan seperti itu. semuanya dengan perencanaan, dengan perhitungan yang matang, dengan dasar yang logis dan real dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya. Selasa, (15/11) malam.
Ikfina menegaskan, dalam merumuskan perencanaan program pembangunan. Semua desa dituntut harus selaras dengan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Mojokerto. Misalnya program yang menjadi isu strategis nasional, yaitu stunting. Maka pemerintah desa, Kabupaten hingga provinsi juga harus melaksanakannya.
“Jadi program nasional stunting ini sampai desa pun juga dituntut. Bagaimana desa membuat satu perencanaan program mengalokasikan anggaran dari desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan berhubungan dengan stunting. Jadi kalau sudah program nasional semuanya harus melaksanakannya,” ujarnya.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto itu menjelaskan masuknya isu stunting dalam arah kebijakan pembangunan nasional adalah hal yang sangat penting lantaran berhubungan dengan sumber daya manusia. Menurutnya, semua sarana prasarana yang kita sediakan tidak akan bisa bermanfaat apalagi dimaksimalkan kalau SDMnya ini gak bisa mengoperasikan.
“Makanya kemarin ya, Bu Menteri keuangan ini mencermati. Ternyata orang begitu semuanya sudah sistem elektronik, pemerintah berbasis elektronik semuanya ditutup inovasi, berlomba lomba bikin aplikasi.Ternyata banyak sekali aplikasi yang tidak terpakai. Dan itu menandakan bahwa perkembangan ilmu teknologi, informasi, komunikasi begitu besar itu belum disupport dengan sumber daya manusia yang mempuni,” jelasnya.
Ikfina juga menjelaskan terkait kebijakan pembangunan nasional selanjutnya yang masuk pada RPJMD dari pemerintahan kedua pak Jokowi yaitu pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri, Ikfina menyebut perlu digandengkan dengan SDM. Karena SDM tanpa insfratruktur akan memperlambat pekerjaan “Karena tidak punya alat untuk mempercepat pekerjaannya,” tambahnya.
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu juga membeberkan Isu strategis Provinsi Jawa timur yang mendapatkan perhatian khusus, yaitu pertama ketahanan ekonomi daerah yang ini harus ditingkatkan karena isu strategisnya ini mengalami penurunan ekonomi. Kedua yaitu tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri belum tercukupi. Ketiga ketertinggalan insfratruktur di wilayah selatan provinsi jatim. Keempat tingginya tingkat kemiskinan pedesaan.
“Ini kita masuk tingkat kemiskinan pedesaan. Dan masalah desa dan ini adalah masalah kita semuanya karena kalian sebagai kepala desa,” ujarnya.
Kemudian tingginya angka kematian ibu, bayi, stunting, penyakit menular dan tidak menular. Kelima peningkatan nilai tambah pertanian.
“Ini isu strategis yang menjadi fokus arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa timur,” tandasnya.
Ikfina membeberkan, untuk Visi misi Kabupaten Mojokerto saat ini yang dilaksanakan adalah visi misi bupati dan wakil bupati. Visi tersebut adalah mewujudkan kabupaten Mojokerto yang lebih maju adil dan makmur melalui 2 skenario besar yaitu penguatan infrastruktur di semua bidang. Artinya tidak hanya infrastruktur seperti jalan dan jembatan tetapi juga infrastruktur digital.
“Kalau kita berbicara teknologi komunikasi dan informasi, maka insfratruktur digital ini juga hal yang harus dipenuhi dan dibangun. Kemudian peningkatan sdm yang harus berjalan bersama-sama,” terangnya.
Baca Juga :
- Persiapan Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023, Bupati Ikfina Sambut Kunker Satgassusgah TPK Polri
Ikfina juga menjabarkan 4 misinya. Misi pertama mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Kemudian Misi kedua membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan. Yaitu misi yang lebih mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mojokerto disupport oleh masyarakat sendiri.
“Itu yang ingin kita bangun, makanya saya tidak membuka dengan leluasa membuka investasi untuk modal2 besar. Karena Saya tidak mau Mojokerto ini maju, tetapi masyarakatnya hanya menjadi pegawai atau buruh,” tegasnya.
Ikfina juga mengatakan bahwa Kabupaten Mojokerto ini memiliki peluang yang besar dengan 299 desanya. Dengan asumsi semua desa mengembangkan Bumdesnya masing-masing. Maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang sangat luar biasa
“Bayangkan 299 desa. Dan itu milik rakyat bukan milik pemodal besar. Tidak dimiliki satu orang maka ini akan menjadi hal yang luar biasa,” ucapnya.
Selanjutnya yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan Untuk itu, kata Ikfina, Pemkab Mojokerto fokus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). “Karena Dengan sistem ini, semua pihak bisa memantau dan mengevaluasi pemerintahan yang kalian pimpin,” tukasnya.
Keempat pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Untuk pembangunan infrastruktur pihaknya terus berupaya dan terus konsisten. Sementara untuk pelestarian lingkungan hidup ia menjelaskan bahwa kemarin PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Desa Gempolkrep, Gedeg, bekerjasama dengan PT Pertamina untuk memproduksi bahan bakar E5. Yaitu campuran bahan bakar minyak. Bioetanol ini dibuat dari tetes tebu yakni produk sampingan dari pabrik gula.
“Semua itu adalah berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tetapi di Kabupaten Mojokerto terkait lingkungan hidup sangat kompleks. Masalah besar yang saat ini kita hadapi adalah sampah,” jelasnya.
Ikfina juga menjelaskan terkait dengan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak cukup dengan skema bantuan sosial, atau dengan bantuan modal usaha saja. Lebih dari itu juga harus ditangani dengan pendekatan secara makro yaitu dengan menciptakan pasar
“Jadi sebetulnya tidak cukup memberikan pelatihan dan support modal dan segala macam kalau tidak ada pasar. Model-model seperti ini mungkin bisa kita lakukan yakni menciptakan pasar,” bebernya.
Kemudian terkait pertumbuhan ekonomi juga menjadi prioritas pemerintah saat ini yaitu dengan meramaikan dan meningkatkan prosesi ekonomi di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Mojokerto.
“Karena yang paling penting adalah pasar. Jadi semua produk yang dihasilkan kalau gak ada pasar ya percuma, mandek gak produkai lagi. Kalau memang perlu nanti saya mengeluarkan kebijakan kita untuk membeli produk nya masyarakat Mojokerto sendiri,” ujarnya.
Selanjutnya tata kelola pemerintah berkualitas cerdas dan bermartabat dan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup. “Jadi saya selalu bawa-bawa lingkungan hidup, karena ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa menjaga sustainability, jadi bagaimana lingkungan hidup itu kita pertahankan untuk lebih baik,” pungkasnya.
(Sumber : Diskominfo Kab Mojokerto)
(Dhn;gd)
Response (1)