Jual Minyak Goreng Sistem Bundling Rugikan Konsumen

oleh -506 Dilihat
Konsumen yang membeli minyak dengan sistem bundling

Jual Minyak Goreng Sistem Bundling Rugikan Konsumen

www.suryanenggala.id – Madiun. Seriring dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini membuat sebagian warga resah. Pasalnya, selain penimbunan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, ternyata juga dimanfaatkan oleh beberapa pelaku usaha baik online maupun swalayan. Praktik dugaan pemaksaan terstruktur yang dilakukan yakni negative bundling. Yakni sistem penjualan 2 produk atau lebih dikemas menjadi 1 paket.

Jual Minyak Goreng Sistem Bundling Rugikan Konsumen
Screen Pelaku usaha sistem online

Dalam praktiknya, para pelaku usaha nakal menjual dengan harga 1 paket. tidak boleh hanya minyak goreng saja sesuai kebutuhan. Praktik persaingan usaha seperti ini patut diduga pihak pelaku usaha hanya pura – pura tidak mengetahui bahwa bisnisnya sudah melanggar undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebab, penjualan sistem bundling ini pihak pelaku usaha akan mendapat keuntungan lebih besar meskipun berakibat merugikan konsumen.

Baca Juga :

Dari hasil pantauan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) Pasopati pada Senin, (28/2/22) di salah satu swalayan yang ada di sekitar Pasar Gantrung kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Para konsumen untuk mendapatkan minyak goreng harus membeli dalam bentuk paketan berupa minyak goreng dan gula pasir dengan harga per paket sebesar 54 ribu rupiah. Itupun harus mengantri panjang.

Jual Minyak Goreng Sistem Bundling Rugikan Konsumen
Sudjat Miko, Ketua LPKSM Pasopati saat dikonfirmasi

Menanggapi persaingan usaha tidak sehat tersebut, Sudjat Miko ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Pasopati angkat bicara. Ditemui di kantornya pada Selasa, (1/3/22), ia mengungkapkan bahwa bundling sangat merugikan konsumen.

“LPKSM Pasopati sangat mengecam keras dugaan sistem bundling. Saat ini kita terus memantau para pelaku usaha yang masih menerapkan praktik bundling. Kalau memang terus dilanjutkan, LPKSM Pasopati akan melakukan pengaduan ke Disperindag maupun mengambil jalur hukum. Karena patut diduga pelaku usaha itu sudah melanggar undang – undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen,” pungkas Sudjat Miko.

(EK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *