Upaya Pemberdayaan Kampung Pesilat Di Dolopo Sebagai Daya Dukung Kamtibmas dan Penggerak Sosial Ekonomi
www.suryanenggala.id-Madiun. Beberapa Tahun lalu telah dideklarasikan Kabupaten Madiun sebagai Kampung Pesilat Indonesia. yang melibatkan berbagai perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun.
Keberadaan Kampung Pesilat di Kecamatan Dolopo memiliki arti penting sebagai modal pembangunan utamanya dalam bidang keamanan, ketertiban, ekonomi dan sosial.
Tercatat ada 14 perguruan pencak silat yaitu : PSH Teratai; PSH Tunas Muda Winongo; PSH Tuhu Tekad; IKSPI Kera Sakti, Ki Ageng Pandanalas, Tapak Suci, IKS Pro Patria, Persinas ASAD, Merpati Putih, Pagar Nusa, Cempaka Putih, Persati, OCC Pangastuti, Persaudaraan Rasa Tunggal.
Senin, 22 November 2021 bertempat di salah satu angkringan di Dolopo diadakan pertemuan lintas sektoral. Bertajuk “Sosialisasi Pemberdayaan Kampung Pesilat Indonesia Sebagai Daya Dukung Kamtibmas dan Penggerak Sosial Ekonomi Kecamatan Dolopo. Di motori Camat Dolopo Heri Fajar Nugroho bersama Danramil dan Kapolsek Dolopo.
Kegiatan pertemuan lintas sektoral tersebut diharapkan mampu mengakomodir, menjembatani, mengembangkan, mengarahkan dan mengangkat seluruh potensi yang ada di Kecamatan Dolopo dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak.
Baca juga:
Camat Dolopo mengatakan “Teman-teman dari Ketua Ranting PSHT, LMSDH, Pengurus Sekar Park, Plt Kepala Desa, BPD, aktifis-aktifis penggerak perekonomian mandiri, Juragan Pemancingan Doho Raya, Radio Sekar Wilis, Majalah Surya Nenggala , LPKSM Pasopati, dan lain-lain. Istimewa malam ini semua berkumpul disini menyampaikan hal-hal tentang kemandirian ke Sdepan yang bermanfaat. Kemandirian itu harus diselesaikan bersama-sama. Kepala Desa diminta untuk mengawal, anggaran seperti ini ada atau tidak. Anggaran untuk ngopi, untuk diskusi, membahas bersama-sama”. Ujar Heri Fajar.
Gayung bersambut tanggapan serta masukan banyak di sampaikan dalam pertemuan ini.
Antara lain dari Pengurus Sekar Park Sumedi. Dikatakan olehnya ” Dulu kalau kita masuk ke lahan perhutani sangat sulit. Namun sejak tahun 2017 sejak ada SK dari Presiden Joko Widodo berlaku terbalik. Pengelolaan hutan milik perhutani bisa dikelola secara maksimal oleh masyarakat. Sheringnya bahkan 75 persen untuk masyarakat 25 persen untuk perhutani”. Pungkas Medi. (Wid)
