Bukan Kemendikbud, Sekolah Tatap Muka Atas Izin Pemerintah Daerah
www.suryanenggala.id– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali menjelaskan terkait kebijakan sekolah tatap muka di tengah pandemi virus Covid-19. Menteri Nadiem mengungkapkan, pemerintah telah mengimplementasikan SKB 5 menteri pada 15 Juli 2020 bahwa sekolah yang berada di zona hijau boleh menggelar pembelajaran tatap muka langsung dengan syarat yang berlaku.
Kemudian pada 7 Agustus 2020, pemerintah kembali melakukan penyesuaian dengan mengizinkan sekolah di zona kuning dan hijau boleh menggelar pembelajaran tatap muka langsung.
“Dan di Januari 2021, kita mengeluarkan SKB 4 menteri yang bilang di zona apapun kalau pemdanya mengizinkan dengan persetujuan komite sekolah, sekolah boleh dibuka. ” ucap Menteri Nadiem.
Ia juga meminta anggota Komisi X DPR untuk mensosialisasikan soal aturan sekolah tatap muka ke masyarakat. Karena, hingga saat ini dia masih mendapatkan banyak komentar dari masyarakat soal mengapa pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring masih diberlakukan.
“Mohon bantuan Komisi X dan mohon bantuan media untuk menjelaskan bahwa sejak Januari tahun ini, semua keputusan untuk tatap muka sudah diperbolehkan oleh Kemendikbud asal dengan persetujuan pemda. Jadi mohon media menjelaskan ini secara jelas dan lugas bahwa kalau ada masyarakat yang masih bingung kenapa sekolah-sekolah mereka belum buka walaupun mereka di daerah terpencil, walaupun internet susah dan lain-lain, itu adalah prerogatifnya pemda sejak Januari. ” jelasnya.
Baca juga :
Menteri Nadiem juga meminta kerja sama Komisi X dan media dalam hal ini karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu terkait aturan yang telah berlaku sejak Januari ini. Ia kembali menegaskan sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang berlaku.
“Saya sudah berulang-ulang kali menjelaskan ini, tapi masih saja ditanyakan kenapa Mas Menteri menutup sekolah dan lain-lain. Padahal dari awal tahun ini sudah semua sekolah boleh melaksanakan (pembelajaran) tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Mohon ini diklarifikasi. ” ucapnya.
“Jadi ini benar-benar keputusan kita sebagai pembuat kebijakan, keputusan pemerintah, dan semua instansi yang peduli kepada anak-anak kita bahwa kita harus secepat mungkin kembalikan anak melakukan tatap muka,” pungkasnya.
(Tim)