Bupati Sugiri Akan Perbaiki Kinerja Dukcapil dan Perijinan Waralaba Nasional

oleh
Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo saat diwawancarai media setelah ke Dinas Dukcapil dan Perijinan (Foto:LL/SuryaNenggala)

Bupati Sugiri Akan Perbaiki Kinerja Dukcapil dan Perijinan Waralaba Nasional

www.suryanenggala.id– Ponorogo. Bupati Ponorogo yang baru dilantik, Sugiri Sancoko blusukan ke kantor Dukcapil dan lantai 8 Graha Kridha Praja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Senin, (3/3/21) untuk meninjau dan adaptasi dengan kinerja Pemkab sebelum ia memulai pemerintahan yang baru setelah sertijab nanti.

Ia menilik pertama pelayanan masyarakat bersama Wakil Bupati, Lisdyarita untuk kali pertama ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tiap hari ramai oleh masyarakat untuk mengurus administrasi surat menyurat.

Unik, ketika Bupati kesana, Retno salah satu warga Mangkujayan mengeluhkan lamanya antrian. ” Sejak pagi saya disini pak lama sekali. Terlalu lama pelayanannya dari dulu. Saya dulu pernah legalisir untuk antrian namun selalu seperti ini.” Keluh Retno.

Bupati Sugiri Akan Perbaiki Kinerja Dukcapil dan Perijinan Waralaba Nasional
Bupati Sugiri Akan Perbaiki Kinerja Dukcapil dan Perijinan Waralaba Nasional
Retno, warga kelurahan Mangkujayan keluhkan lamanya kinerja Dukcapil

Menanggapi hal tersebut, ia menyampaikan, “secara keseluruhan memang kami perhatikan untuk perijinan dan dukcapil dan lain sebagainya dijadikan satu. Kami datang bukan untuk pencitraan. Kami datang untuk solusi tengah, sehingga perlu adanya pembenahan-pembenahan dan solusi yang baik untuk kedepannya. Untuk perijinan juga, kami akan rapatkan dengan OPD terkait itu. ” Ujar Sugiri Sancoko.

Lebih lanjut ia mengatakan. “Kami datang untuk merunut masalah ya dimana penumpukannya. Kami mencari titik tengah. Kesan birokrasi dan pemerintahan kita tinggalkan sejenak. Jaman online seperti ini harus kita kurangi atau kita pangkas penumpukannya supaya bisa terselesaikan secara online. Bisa bekerja secara nyaman juga.”

“Kemudian, untuk waralaba yang bertaraf nasional harus dikurangi. Waralaba milik masyarakat harus dikedepankan. Karena itu saya akan kaji lebih dalam. Kami ingin di desa haknya pribumi atau putra daerah. Kasihan pedagang dan toko sebelah rumah, bisa tertinggal. Kami akan tegas terkait hal itu.” Pungkasnya.

(LL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *