Galang Sinergitas Melalui FGD, Wujudkan Pilkada Ponorogo Damai dan Berkualitas
www.suryanenggala.id– Ponorogo. Sebagai wujud tanggung jawab yang besar antar elemen, secara resmi diwujudkan dalam kegiatan Focus Gruop Discusion (FGD) dengan tema Mewujudkan Pilkada Kab. Ponorogo yang damai, berkualitas dan bermartabat Tahun 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, Selasa (27/10/20).
Kegiatan yang diadakan di Gedung Sasana Praja tersebut selain dihadiri Kapolres Ponorogo, AKBP Moch. Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si juga turut hadir H. Munajat, S.Mn Ketua KPUD Ponorogo/Divisi Keuangan, Umum, Dan Rumah tangga H. Munajat, S.Mn, Satgas Covid 19/ Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Drg. Heni Lestari, Divisi Penindakan Pelanggaran Marji Nurcahyono, S.H., Kasat Binmas AKP Bambang Rulijanto, S. Sos, Pokdarkambtibmas Rayon Sawo, Jetis, Babadan, Perwakilan Senkom, Perwakilan Fkpsb dan Perwakilan Panwascam se-Kabupaten Ponorogo.
Kapolres Ponorogo, AKBP Mochamad Nur Azis, S.H. S.I.K., M.Si mengatakan bahwa FGD ini mengusung tema “Mewujudkan Pilkada Kabupaten Ponorogo yang damai, berkualitas dan bermartabat Tahun 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru”. Selain itu ia juga mengatakan bahwa sampai saat ini tahapan Pilkada sudah mulai berjalan yaitu pada tahapan kampanye.
Baca juga :
Tidak lupa untuk Polisi khususnya, ia mengingatkan supaya tetap berusaha profesional dan netral mulai dari pelaksanaan tahapan Pilkada. “Saya tegaskan bahwa setiap anggota Polri harus menjaga netralitas. Karena adanya batasan ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang. Kami dari pihak pengamanan juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lancar dan kondusif,” tegasnya.
Selain sambutan dari Kapolres Ponorogo, acara tersebut juga diisi dengan materi oleh Dinkes Ponorogo/Satgas Covid Drg. Heni Lestari. Ia menjelaskan bagaimana landasan hukum di masa pandemi Covid-19 yaitu Keppres No. 12 Tahun 2020 serta Dasar Hukum yang berkaitan dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan pengendalian Covid-19 PKPU RI No 13 Tahun 2013.
“Dalam pelaksanaan Pilkada harus mematuhi Protokol Kesehatan sehingga tidak akan menjadikan cluster baru di Indonesia,” ujar Drg. Heni.
Sementara itu, Marji Cahyono yang merupakan Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu mengatakan, “Pelaksanaan demokrasi harus sesuai azas jujur, bebas dan adil karena saat ini potensi kerawanan Pilkada 2020 di masa Covid-19 adalah masalah kesehatan, pemanfaatan fasilitas Pemerintah dan politik uang, saya harap semua bisa menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Hendaknya Bawaslu juga secara profesional aktif dalam pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa,” harapnya.
(LL)
